Dukung Krematorium lalu dituduh sebagai HK ?

Seiring dengan maraknya isu dan keinginan satu dua desa adat untuk membuat krematorium atau tempat untuk pembakaran mayat bagi mereka yang statusnya telah meninggal dunia, tampaknya jadi makin ramai dan melebar kemana-mana, membuat ketersinggungan baik secara internal desa adat itu sendiri, maupun orang-orang luar baik yang berkepentingan atau tidak.

Namun ketika upaya mendukung atau mengambil keputusan untuk melaksanakan upacara pengabenan yang dilakukan melalui jalur krematorium lalu dituduh sebagai HK atau Hare Krisna, sebuah aliran kepercayaan yang kini mulai banyak dikecam seiring adanya penyelewengan dan pemahaman yang berbeda,
atau dipandang ingin merusak budaya dan agama Hindu, tidak mau meNyameBraya, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sebagai keturunan tidak mau berkorban demi orang tua yang meninggalkan, disitu saya sebenarnya ingin bertakon pada dunia luar.

Saje keto De ?

Karena sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang sekiranya diambil oleh perwakilan pihak keluarga yang terkena halangan kematian, atau bahkan merupakan hasil parum atau rapat keluarga besar, yang tentunya telah memikirkan banyak hal sebelum mengambil sebuah keputusan. Tidak melulu hanya soal HK atau Sampradaya, atau upaya menghilangkan budaya dan agama Hindu. Rasanya terlalu cetek jika kita sampai berpikiran seperti itu.

Kalian yang pernah mengalami prosesi penanganan upacara kematian atau pengabenan dalam budaya Bali, yakin banget tahu apa dan bagaimana lika liku proses yang harus dilalui, saat berusaha mematuhi adat dan budaya yang telah dikenal selama berpuluh tahun dengan melibatkan banyak orang dan juga pihak kelihan adat banjar serta warga lainnya.
Paling tidak, ketika kemudian yang dibicarakan adalah soal uang dan pengeluaran, biasanya biaya terbesar dari sebuah prosesi ini datang dari biaya banten dan konsumsi harian terhitung sejak layon atau mayat telah dimandikan keluarga di rumah hingga puncak upacara, apakah itu hanya sampai pada tahap pengabenan atau memukur.

Krematorium biasanya dijadikan pilihan pada jaman jani, mengingat proses dan besarnya kedua biaya tersebut rata-rata bisa ditekan. Utamanya persoalan konsumsi. Namun demikian rupanya banyak juga yang tak menyetujui pemilihan opsi ini meskipun sebenarnya pemanfaatan krematorium sebenarnya hanyalah sebuah pilihan, bukan kewajiban. Yang dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti soal ketersediaan biaya. Agar jangan sampai keterpaksaan untuk berhutang pasca ‘ngelah gae’ malah membebani masyarakat kita, seperti yang selama ini kerap terjadi.
Padahal masih banyak hal yang membutuhkan uang kedepannya.

Saya jadi ingat cerita seorang kawan dari sisi timur Bali, yang ketika harus menjalani kewajiban ngaben orang tuanya, menghabiskan cukup banyak biaya yang kira-kira setara harga baru mobil minibus kelas menengah. Besarnya biasa lebih banyak berasal dari kewajiban menyediakan konsumsi bagi warga adat lainnya yang datang berkunjung selama menanti proses puncak upacara. Mengingat yang bersangkutan merupakan orang berpunya, ya pasca upacara dia masih bisa beraktifitas sebagaimana sebelumnya. Apa jadinya jika yang berada pada posisi itu adalah orang yang tak punya ?

Mengambil salah satu pilihan ini serupa dengan 4 jalan dharma atau bhakti yang bisa dilakukan oleh seorang pemeluk agama Hindu dalam upaya menuju pada-Nya. Ada yang masih ingat apa namanya ?

Bicara Banten juga sama.
Selama kewajiban untuk menggunakan banten dan turunannya dipandang memberatkan secara biaya, meski tidak menjadi penyebab secara langsung kepada prosesi kematian atau pengabenan, juga berpotensi menyusahkan masyarakat adat Hindu di Bali.
Mengingat dalam ajaran agama Hindu, kalau tidak salah ada 9 tingkatan pelaksanaan Yadnya yang bisa dipilih tanpa menghilangkan maksud dan tujuannya.
Tidak ada satu keharusan harus mengambil tingkatan tertentu.

Belum lagi kalau upacara jatuh atau dilakukan saat masa pandemi begini. Dimana keramaian selalu diupayakan bisa lebih diperketat agar potensi penularan Covid-19 bilamana ada yang terdeteksi memilikinya meski tanpa gejala, bisa diminimalkan. Kan gak asyik kalo sampai pasca upacara pengabenan, malah memunculkan cluster baru serta potensi penularan Covid pada orang lain ?